KRISMAWAN, KADEK DODI (2026) PROSES MEDIASI PERCERAIAN SECARA ADAT BERDASARKAN AWIG-AWIG DI DESA PENGLATAN KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG. Undergraduate thesis, Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan.
2214131008-SKRIPSI.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai prosedur penyelesaian perceraian (nyapihan/palas marabian) bagi krama adat berdasarkan hukum adat tertulis, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses mediasi perceraian oleh Prajuru Adat (Kerta Desa) di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi lapangan secara langsung serta wawancara mendalam terhadap informan kunci, di antaranya Kelian Desa Penglatan, Kepala Desa Penglatan, Penyarikan Desa Penglatan, serta anggota masyarakat (krama) setempat yang mengalami langsung proses perceraian adat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian perselisihan rumah tangga dan mediasi perceraian di Desa Penglatan telah diatur secara sistematis dalam konstitusi adat tertulis desa, yaitu pada Caturthas Sargah (Sukreta Tata Pawongan) Palet 8 Indik Nyapihan Pawos 44 serta Sasthas Sargah (Wicara Miwah Pamidanda) Palet 2 Indik Wicara Pawos 64. Prajuru Adat yang bertindak sebagai Kerta Desa (Majelis Perdamaian Adat) memegang kewenangan mutlak untuk memfasilitasi proses mediasi demi mencapai perdamaian atau rujuk kembali (runtug). Prosedur mediasi dilaksanakan melalui tahapan berjenjang sebanyak maksimal tiga kali pertemuan yang melibatkan kedua belah pihak. Apabila mediasi mencapai kesepakatan damai, perkawinan dipertahankan. Namun, jika menemui jalan buntu dan pasangan tetap bersikeras untuk berpisah, prosesi hukum adat sekala-niskala wajib dilaksanakan, meliputi pemenuhan biaya saksi adat, pembagian harta bersama yang diselaraskan dengan putusan peradilan sipil, pemutusan hubungan simbolis berupa ritual mematahkan uang kepeng, serta kewajiban pihak wanita untuk melakukan upacara mapamit saking merajan pihak laki-laki sebelum status administrasinya di banjar adat diubah kembali menjadi gadis.
Lebih lanjut, penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat faktor utama yang menghambat keberhasilan proses mediasi oleh Prajuru Adat, yaitu: (1) Faktor Budaya Hukum, berupa egoistik yang tinggi dan tekanan emosional mendalam di antara para pihak yang berselisih; (2) Faktor Substansi Hukum, terkait sengketa pembagian aset material (harta gono-gini) dan perebutan hak asuh anak (pratisentana); (3) Faktor Struktur Hukum, ditandai dengan adanya tindakan mangkir dari pemanggilan sidang adat serta penolakan terselubung terhadap keputusan mediasi; serta (4) Faktor Pluralisme Hukum, yaitu adanya tumpang tindih kewenangan dengan pengadilan sipil/negara (Pengadilan Negeri), di mana para pihak seringkali mengabaikan upaya perdamaian di tingkat desa adat karena lebih berfokus pada legalitas formal hukum negara.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Dharma Sastra > Hukum Adat (S1) |
| Depositing User: | Staf Perpus |
| Date Deposited: | 29 Sep 2026 02:23 |
| Last Modified: | 29 Sep 2026 02:23 |
| URI: | https://repo.mpukuturan.ac.id/id/eprint/20 |
